"Pemotongan Tunjangan ASN Capai Rp, 95,2 Miliar Oleh Pemkot Surabaya, MKP | Surabaya, – Pemotongan tunjangan ASN oleh Pemkot Surabaya capai Rp. 95,2 Miliar, kantor Pemkot Surabaya Pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagai dampak pandemi pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2021 mencapai Rp. 95,225 Miliar. Khusnul Khotimah selaku Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ahad, mengatakan pada PAK APBD Surabaya 2021 terdapat fokus ulang anggaran pada sejumlah pos. Salah satunya pengurangan pada pos penyediaan gaji dan tunjangan ASN. “Keseluruhan total efisiensi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN Pemkot Surabaya mencapai Rp. 95,225 Miliar untuk tujuh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari 10 OPD yang berada di bawah koordinasi Komis D DPRD Surabaya,” ungkap Khusnul. Supaya tiga OPD yang tidak ada pengurangan tunjangan ASN, kata Khusnul adalah Dinas Kesehatan. RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Ketiga OPD ini tidak dikurangi karena berkaitan dengan tunjangan kesehatan yang sudah diatur Pemerintah pusat, dari tujuh OPD yang gaji dan tunjangan ASN-nya dipotong paling banyak adalah Dinas Pendidikan yang jumlahnya mencapai Rp. 91,523 Miliar. Kemudian, 1.Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Rp. 918 Juta, 2.Dinas Sosial Rp. 598 Juta, 3.Dinas Tenaga Kerja Rp. 591 Juta, 4.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 408 Juta, 5.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp. 746 Juta dan 6.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Rp. 438 Juta. “Kalau bisa memilih, saya berharap tidak ada pemotongan anggaran pos belanja langsung berupa gaji dan tunjangan ASN. Makanya saya berharap masih ada jalan lain agar penyediaan gaji dan tunjangan ASN tersebut tidak dikurangi,” ungkapnya. Kalau terpaksa harus dilakukan efisiensi, Khusnul berharap, Para ASN di Pemkot Surabaya tidak menurun kinerjanya dan tetap menjadi Abdi Negara yang baik, tetap memberikan pelayanan yang prima. “Dan potongan itu secara psikologis akan berdampak pada ASN, namun saya berharap kinerja ASN bidang Kesra dibawah koordinasi Komisi D DPRD Surabaya tidak loyo. Pelayanan Masyarakat tetap baik dan maksimal,” jelasnya.(mkp/@s)
"Pemotongan Tunjangan ASN Capai Rp, 95,2 Miliar Oleh Pemkot Surabaya,
MKP | Surabaya, – Pemotongan tunjangan ASN oleh Pemkot Surabaya capai Rp. 95,2 Miliar, kantor Pemkot Surabaya Pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagai dampak pandemi pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2021 mencapai Rp. 95,225 Miliar.
Khusnul Khotimah selaku Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ahad, mengatakan pada PAK APBD Surabaya 2021 terdapat fokus ulang anggaran pada sejumlah pos. Salah satunya pengurangan pada pos penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
“Keseluruhan total efisiensi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN Pemkot Surabaya mencapai Rp. 95,225 Miliar untuk tujuh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari 10 OPD yang berada di bawah koordinasi Komis D DPRD Surabaya,” ungkap Khusnul.
Supaya tiga OPD yang tidak ada pengurangan tunjangan ASN, kata Khusnul adalah Dinas Kesehatan. RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).
Ketiga OPD ini tidak dikurangi karena berkaitan dengan tunjangan kesehatan yang sudah diatur Pemerintah pusat, dari tujuh OPD yang gaji dan tunjangan ASN-nya dipotong paling banyak adalah Dinas Pendidikan yang jumlahnya mencapai Rp. 91,523 Miliar. Kemudian,
1.Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Rp. 918 Juta,
2.Dinas Sosial Rp. 598 Juta,
3.Dinas Tenaga Kerja Rp. 591 Juta,
4.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 408 Juta,
5.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp. 746 Juta dan
6.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Rp. 438 Juta.
“Kalau bisa memilih, saya berharap tidak ada pemotongan anggaran pos belanja langsung berupa gaji dan tunjangan ASN. Makanya saya berharap masih ada jalan lain agar penyediaan gaji dan tunjangan ASN tersebut tidak dikurangi,” ungkapnya.
Kalau terpaksa harus dilakukan efisiensi, Khusnul berharap, Para ASN di Pemkot Surabaya tidak menurun kinerjanya dan tetap menjadi Abdi Negara yang baik, tetap memberikan pelayanan yang prima.
“Dan potongan itu secara psikologis akan berdampak pada ASN, namun saya berharap kinerja ASN bidang Kesra dibawah koordinasi Komisi D DPRD Surabaya tidak loyo. Pelayanan Masyarakat tetap baik dan maksimal,” jelasnya.(mkp/@s)
